KORUPSI & DEMOKRASI

07 Desember 2015

Galiano Diego Armando

Divisi Advokasi Massa

            Korupsi yang merupakan bentuk tindak pidana yang jelas ditentang dalam sistem demokrasi, karena begitu jelas bahwa secara definisi demokrasi adalah merupakan artian dari pemerintahan dari rakyat bagaimana secara substansial berarti bahwa dalam sistem demokrasi, kedaulatan negara berasal dari kedaulatan rakyat.  Sehingga bila kita coba untuk mengulas-nya lebih dalam bahwa korupsi dengan demokrasi adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat disatukan oleh sebab demokrasi sejatinya adalah sebuah sistem yang menolak tindak pidana korupsi yang selalu merugikan rakyat banyak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

            Saat suatu negara yang memiliki sistem demokrasi namun tindak korupsi masihlah merajarela dalam sebuah negara tersebut haruslah dipertanyakan demokrasi yang diterapkan oleh negara tersebut. Karena suatu hal yang perlu kita amati dalam sistem demokrasi ini bukanlah hanya sekedar melalui sudut pandang prosedural-nya, namun perlu ditekankan bahwa hal yang substansial adalah hal yang terpenting untuk kita dapat mengetahui benar atau tidaknya sistem demokrasi dalam bentuk implementasi-nya.

            Sebagai contoh adalah Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan “negara demokrasi”  akan tetapi dalam kenyataan yang objektif tentu dapat kita lihat bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu dari negara-negara terkorup di dunia. Dengan itu dapat kita ketahui  banyaknya tindakan-tindakan pidana korupsi dalam Indonesia ini, akan sungguh berpengaruh untuk semakin terancamnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

            Ketika kita berbicara demokrasi maka sebuah sistem demokrasi secara substansial dan melalui implementasi yang tidak menyimpang maka, segala bentuk tindak pidana korupsi dijamin akan menghilang karena dalam sistem demokrasi tentu saja tidak ada satupun kepentingan individu ataupun kelompok yang diperbolehkan. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa sistem demokrasi akan menciptakan pemimpin yang berdasarkan dari hasil representatif rakyat, sehingga segala bentuk kerja-kerjanya berdasarkan akan kepentingan rakyat semua.